PT Pembangunan Lhokseumawe Hanya Setor PAD Rp 220 Juta, Ini Alasannya

  • Bagikan
Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe Abdul Gani. Kabarin.id/Rahmat Mirza

LHOKSEUMAWE – Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe Abdul Gani saat dikonfirmasi, Kamis (22/04/21) kepada wartawan menjelaskan, pada tahun 2020 mengaku hanya meraih keuntungan Rp 900 juta dari usaha Rumah Sakit Arun.

Dari keuntungan Rp 900 juta tersebut hanta Rp 220 juta yang disetor untuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.

“Tahun 2020 pihaknya masih memiliki dua unit usaha. Pertama, Rumah Sakit Arun dan kedua dari Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas).

Dari jaringan gas, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan  yang diraih perusahaan pada tahun 2020 sekitar Rp 900 juta.

Selain itu, Ia menyebutkan PTPL beralasan setoran PAD hanya Rp220 juta lantaran sebagian laba hasil pengelolaan Rumah Sakit Arun disisihkan untuk modal mengoperasikan Pasar Induk. Biasanya kita setor untuk PAD Rp1 miliar per tahun.

Menurut Abdul Gani, kalau tidak ada instruksi dari Pemko Lhokseumawe kepada PTPL untuk mengoperasikan Pasar Induk di kawasan Los Kala, Kecamatan Banda Sakti maka setoran PAD pada 2020 seperti tahun-tahun sebelumnya.

Minimnya setoran PAD, menjadi sorotan berbagai pihak. Karena meleset jauh dari target yaitu hanya 220 juta.

Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf menyoroti kinerja pihak pengelola Rumah Sakit Arun. Terutama, terkait minimnya penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020.

Ditargetkan Rp 1 miliar, disetor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen.

Padahal, dari tahun 2017 sampai 2019, PAD yang disetor ke kas daerah mencapai angka 1 miliar.

Soalnya listrik dan air tidak menjadi beban operasional rumah sakit yang di kelola PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) diperolehnya secara cuma-cuma, usar Ketua DPRK Lhokseumawe.

Sementara itu, Koordinator Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) sangat meragukan nilai PAD hanya 220 juta, ini jauh berbeda dengan pendapatan tahun sebelumnya. Dugaan kita ada kebocoran PAD atau froud  di rumah sakit yang sahamnya milik  Pemko Lhokseumawe.

Pihaknya berharap Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe segera bertindak serius untuk menelusuri dugaan kebocoran tersebut. Tidak hanya sekedar bicara tanpa melakukan pengawasan.

Kemudian MaTA juga meminta  Badan Pemeriksaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) untuk dapat melakukan audit forensik terhadap keuangan dan adminitrasi yang di jalankan selama ini, sehingga BUMD ini dapat berjalan secara sehat dan menjadi andalan PAD Kota Lhokseumawe.

  • Bagikan