Pemilik Tanah Datangi BPN Aceh Utara

  • Bagikan
ejumlah pemilik tanah sah di Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara, Senin (19/4/2021). Kabarin.id / Rahmat Mirza

ACEH UTARA – Terkait proses pembebasan lahan di areal Waduk Krueng Keureuto, sejumlah pemilik tanah sah di Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kepala BPN Aceh Utara, Senin (19/4/2021).

Kedatangan warga pemilik tanah itu disambut Kasi Pengadaan Tanah BPN Aceh Utara, Yusran, dan Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN, Edi Pranata di Kantor BPN. Dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor BPN Aceh Utara, Mahdi, tidak berada di kantornya.

Geuchik Gampong Blang Pante, Marzuki Abdullah, kepada wartawan mengatakan pihaknya kecewa terhadap kinerja BPN Aceh Utara dalam proses pembebasan lahan Waduk Keureuto. Pihaknya menilai BPN tidak profesional dalam bekerja.

Padahal, BPN dan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I serta pihak terkait lainnya, sudah melakukan persil di lapangan bahkan, mereka juga sudah mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi nama ganti rugi Nomor:AT.02.01/18/11.08/II/2021 pada 24 Februari 2021, dan diberikan masa sanggah 14 hari. Luas keseluruhan 420 hektare lahan yang akan dibebaskan.

“Yang kami heran, masa sanggah 14 hari tidak ada yang menyanggah. Baru-baru ini sudah ada nama-nama penyanggah di BPN dan nama penyanggah tersebut tidak mengikuti persil atau tidak memiliki tanah di lapangan,” kata Marzuki.

Kepala BPN Aceh Utara harus bertanggung jawab kepada pemilik lahan sah yang datang ke BPN. Kami berharap BPN agar menghormati serta menghargai produk hukum yang dikeluarkan Pemkab Aceh Utara, yaitu Perbup Nomor 1 Tahun 2021,” tegasnya.

“Kami meminta kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dan Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk mengevaluasi kinerja Kepala BPN Aceh Utara,” pinta Marzuki.

Kasi Pengadaan Tanah BPN Aceh Utara, Yusran, mengatakan mengingat Kepala BPN sedang tidak berada di kantor, maka akan dijadwalkan kembali besok untuk membuat berita acara pencabutan terhadap sanggahan yang diterima tersebut.

Hasil inventarisasi dan identifikasi diberikan masa sanggah 14 hari, selama 14 hari untuk sanggahan terkait siapa pemilk tanah, kata Yusran. []

  • Bagikan